KALTIMS.COM - Kehadiran tugu siluet Pesut Mahakam di Simpang Mall Lembuswana Samarinda telah menjadi topik perbincangan yang hangat dan kontroversial di kalangan masyarakat. Tugu yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar ini telah memicu reaksi yang beragam, mulai dari kritik pedas hingga dukungan yang kuat. Sebagian besar masyarakat menilai desain tugu ini kurang representatif dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang telah dibangun.

Dalam menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas PUPR untuk memberikan penjelasan yang rinci dan transparan mengenai proyek ini. "Pro dan kontra adalah hal biasa dalam setiap pembangunan. Namun, penting bagi kita untuk melihat hal ini sebagai bagian dari proses menuju kemajuan Samarinda yang lebih baik dan berkelanjutan," ujarnya seperti dikutip dari Sapos.

Desain tugu yang tidak menampilkan bentuk Pesut Mahakam secara utuh, melainkan menggunakan konsep siluet yang dianggap memiliki nilai seni yang tinggi, telah menjadi perhatian khusus. Konsep seperti ini sudah diterapkan di berbagai kota besar, seperti Bali, Jakarta, dan Singapura, di mana ikon tidak selalu harus menyerupai bentuk aslinya. "Kalau dilihat sekilas, mungkin tidak langsung terasa seperti pesut. Tapi dari sisi seni, ini adalah interpretasi abstrak yang tidak semua orang dapat langsung pahami," jelasnya.

Selain kritik desain, anggaran proyek ini juga menjadi perhatian yang serius. Beberapa pihak mempertanyakan transparansi penggunaan dana dan bahkan mencurigai adanya potensi penyimpangan anggaran yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Komisi III akan memastikan Dinas PUPR memberikan penjelasan rinci terkait perincian anggaran, termasuk apakah dana tersebut digunakan untuk desain, pra-desain, atau material. "Kami akan meminta data lengkap dari Dinas PUPR untuk memastikan anggaran ini digunakan sebagaimana mestinya. Transparansi adalah hal utama yang kami harapkan," tegas Deni Hakim.

Pembahasan lebih lanjut terkait proyek ini kemungkinan baru akan dilakukan setelah reses anggota DPRD pada awal bulan depan. Diskusi juga akan mencakup perencanaan pembangunan untuk tahun 2026 yang tengah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD. "Harapan kami, semua pihak dapat bersinergi. Kita perlu mendengarkan masukan masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan serta aspirasi warga Samarinda," tutup Deni.

Cibiran masyarakat mengenai keberadaan Tugu Pesut Mahakam bahkan menarik perhatian salah satu konten kreator Kaltim untuk membuat video yang menampilkan tugu tersebut dilalui oleh ikan pesut.

Sementara itu, Ketua BEM KM Universitas Mulawarman, Muhammad Ilham Mualana turut berkomentar. Ia menilai proses pembangunan dan pengerjaan Tugu Pesut Mahakam memerlukan waktu yang relatif lama. Setelah selesai, produknya menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Selain itu, nilai proyek tersebut juga cukup besar dan dapat dibandingkan dengan kepentingan lain yang lebih penting, seperti fasilitas pendidikan. Tugu tersebut tidak merepresentasikan pesut secara akurat, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai keputusan pemerintah dalam membangunnya.

"Inikan menjadi keambiguan terhadap publik khususnya warga Samarinda, yang dikatakan bahwa ikon itu (tugu) merupakan wujud salah satu hewan mamalia air tawar, pesut. Kita perhatikan saja, bentuknya seperti angka 0, bukan menyerupai pesut," urai Maulana, seperti dilansir Kaltim Post.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda dituntut untuk mengklarifikasi terkait pembangunan tugu tersebut. "Pemkot Samarinda harus segera klarifikasi kepada publik karena ini sudah didengar satu Indonesia. Karena menjadi kebingungan bahkan kita ditertawai dengan pembangun tugu yang tidak berbentuk pesut itu. Saya rasa kita malu apabila ini sudah terdengar sampai di tingkat nasional," tuntut Maulana.

Tugu tersebut telah menjadi perbincangan nasional dan telah memicu pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai keputusan pemerintah dalam membangunnya. Pemerintah harus segera mengklarifikasi kepada publik karena ini sudah didengar satu Indonesia. Pertanyaan dan kritik warga dapat dikatakan wajar, karena masih ada permasalahan yang lebih penting dari pembangunan tugu. Pemerintah diharapkan dapat angkat bicara terkait pembangunan tugu tersebut. (AHS/**)