KALTIMS.COM - Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) telah membatalkan rencana studi perbandingan desain bangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Keputusan ini diambil karena alasan efisiensi anggaran.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa tinjauan akan dilakukan dengan mengandalkan sumber daya online. "Karena keterbatasan anggaran, studi perbandingan mungkin tidak perlu. Kami dapat mengakses informasi melalui Google," kata Dody seperti dilansir Jakarta Globe.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pun telah meminta tinjauan ulang desain bangunan legislatif dan yudikatif di Nusantara. Sebagai respons, KemenPU bekerja sama dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara membentuk Tim Desain yang dipimpin oleh Wakil Menteri Diana Kusumastuti.

Pembatalan ini terjadi di tengah pengurangan anggaran yang signifikan yang mempengaruhi KemenPU. KemenPU harus mengurangi anggaran 2025 sebagai bagian dari rencana Presiden untuk mengurangi Rp306 triliun dari belanja pemerintah untuk membiayai program prioritas.

Laporan menunjukkan bahwa 18.000 pekerja kontrak telah terkena dampak. Dody menjelaskan bahwa mereka adalah pekerja non-permanen yang kontraknya tidak diperbarui karena tinjauan anggaran yang sedang berlangsung.

Pengurangan anggaran juga telah menyebabkan penangguhan perawatan rutin pada 47.603 kilometer jalan dan 563.402 meter jembatan. Selain itu, semua konstruksi jembatan baru dan inisiatif dukungan manajemen teknis lainnya telah ditangguhkan. (AHS/**)

Pho: Dok. Setneg