KALTIMS.COM - Samarinda. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembelian LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membeli LPG di pangkalan resmi.

Menurut Ketua Umum HIPMI Kota Samarinda, Aris Nur Huda, dampak kebijakan ini secara langsung adalah merepotkan dalam hal teknis di lapangan dan memakan waktu. "Dampaknya secara langsung yang pertama tentu merepotkan dalam hal teknis di lapangan, memakan waktu juga," ungkapnya kepada Kaltims.com, Selasa (11/2) kemarin.

Namun, kebijakan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membeli LPG di pangkalan resmi. Aris menyarankan strategi edukasi tentang kepastian kualitas dan kuantitas barang jika pembelian dilakukan di agen resmi. "Edukasi perihal kepastian kualitas dan kuantitas barang dalam hal ini gas jika pembelian dilakukan di agen resmi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat," terang Aris Nur Huda.

Peran HIPMI Samarinda dalam mendukung kebijakan pemerintah ini adalah memastikan bahwa subsidi tepat sasaran. "Kebijakan ini tentu menuai pro dan kontra, hanya saja perlu di garis bawahi bahwa semua semata2 dilakukan guna memastikan subsidi tepat sasaran," ujarnya.

Dalam hal alternatif energi, Aris menyarankan pengembangan tenaga surya yang dikonversi menjadi listrik. Listrik ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk urusan masak memasak. "Yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah tenaga surya yang dikonversi menjadi listrik, nah dari listrik inilah kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi termasuk urusan masak memasak," tambah Aris.

Terakhir, Aris menekankan pentingnya data yang akurat dalam penyaluran subsidi. Dengan data yang valid, segala macam bentuk subsidi pasti akan lebih kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. "Dari waktu ke waktu persoalan mendasar kita adalah soal data, dengan data yang akurat segala macam bentuk subsidi pasti akan lebih kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Jadi harus ada bank data yang valid untuk penyaluran subsidi," tutupnya. (AHS/**)