KALTIMS.COM - Kritik Pedas Adnan Faridhan terhadap Walikota Samarinda Andi Harun dalam menangani kasus upah para pekerja proyek Teras Samarinda yang belum dibayar telah memicu badai perdebatan di birokrasi pemerintahan kota Samarinda.

Terlebih Adnan Faridhan berani membandingkan cara orang nomor satu kota Samarinda itu dengan kasus lain, contohnya kala Andi Harun menegur Dishub Samarinda perihal tempat parkir yang tak tertata rapi. "Sikap Pemerintah Kota Samarinda Lembut ke PUPR, Tajam ke Dishub," ujar Adnan Faridhan dalam Diskusi publik bertajuk "Proyek Rampung, Upah Hilang: Dimana Hak Pekerja?" yang membahas persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait pembayaran upah pekerja Teras Samarinda.

Diskusi yang digagas DPD Presidium Pemuda Indonesia (PPI) Kota Samarinda itu dilaksanakan di Kota Samarinda, tepatnya di Ruang Pikir Coffee, Jalan Ramania. Selain Adnan, sejumlah narasumber juga hadir, diantaranya Anhar (Anggota Komisi IV DPRD Samarinda), Praktisi Hukum, Andy Akbar dan Oni Fakhrizni selaku Wakil Ketua Kadin Kaltim.

Namun, komentar Adnan itu justru direaksi sebagian akun yang pro terhadap kebijakan Pemerintah Samarinda. Alhasil, Adnan Faridhan diserang akun Instagram yang rata-rata memiliki followers kecil bahkan 0.

Akun publik @SamarindaCom pun lantang menyebut akun yang menyerang Adnan Faridhan tersebut sebagai buzzer yang sengaja digerakkan. "Usai buka suara terkait sikap Pemkot Samarinda yang dinilai lembut ke PUPR dan tegas ke Dishub, Anggota DPRD Samarinda, Adnan Faridhan diserang akun buzzer," tulisnya.

Postingan itu pun diramaikan netizen Samarinda yang juga menyadari keanehan tersebut. "Komennya mirip semua lg wkwkwk," tulis @capt.ithaa menyikapi. "Cek aja toko oren toko ijo, jasa buzzer murah meriah," sindir @momoyui lagi.

Cara Pemkot Samarinda yang menurut warganya sendiri antikritik ini juga mulai tercium dan dirasakan. "Naaah di unboxing warga," tegas @a_rizamil.

Apalagi menurut @fuad54, mereka mengetahui bahwa ketika diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) harusnya itu menjadi kesempatan untuk Pemkot Samarinda menjelaskan. "Pemkot diundang gak dtg. Malah sewa akun buzzer. Trus ngomong asal bunyi!," tulisnya.

Kejadian yang menimpa Adnan Faridhan, yang diserang oleh akun buzzer, bukanlah yang pertama. Sebelumnya, selebgram Abdul Giaz, yang kini berstatus sebagai anggota DPRD Kaltim dan dahulunya kerap mengomentari kondisi jalan berlubang, juga tidak lepas dari cibiran akun buzzer.

Abdul Giaz yang secara terbuka pernah dikomentari Walikota Samarinda Andi Harun untuk lebih hati-hati dalam mengkritik itu dianggap akun buzzer tersebut berkehidupan hedon. Akun yang kerap memuji kinerja Pemkot Samarinda itu pun kebanjiran tanggapan warga Kaltim, khususnya Samarinda yang justru membela Abdul Giaz dikenal memang lebih merakyat di mata mereka.

Sebelumnya, Adnan Faridhan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan upah pekerja Teras Samarinda.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Samarinda itu, kehadiran Kadis PUPR yang jarang telah mempertanyakan kemampuan pemangku jabatan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Kondisi kesehatan Kadis PUPR Samarinda yang belum optimal telah menjadi perhatian utama. Melalui pernyataan wali kota beberapa waktu lalu, Kadis PUPR Samarinda saat ini sedang menjalani pengobatan serius.

Hal ini telah memicu pertanyaan tentang kemampuan Kadis PUPR dalam menjalankan tugasnya. "Saya menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam RDP-RDP yang dilakukan DPRD. Setiap kali kita ingin mendapatkan kejelasan mengenai proyek-proyek besar yang sedang berjalan di Samarinda, beliau selalu absen. Kalau memang alasannya sakit, kita harus pertanyakan apakah beliau masih bisa menjalankan tugasnya atau tidak," tutur Adnan Faridhan.

Menurut Adnan, jabatan Kepala Dinas PUPR menuntut seseorang yang bisa bekerja di bawah tekanan. Jika benar Wali Kota menyatakan bahwa Kadis PUPR tidak bisa bekerja dalam kondisi tekanan tinggi, maka hal ini justru menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi.

"Pekerjaan Kepala Dinas PUPR pasti penuh tekanan karena bertanggung jawab atas infrastruktur kota dan pengelolaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih layak memegang jabatan ini?" tegas Adnan.

Adnan menambahkan, jika alasan sakit terus menjadi penghambat dalam menjalankan tugas, maka lebih baik ada pejabat baru yang lebih siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut.

"Kita butuh pejabat yang bisa hadir, yang bisa memberikan penjelasan, dan yang bisa memastikan proyek-proyek berjalan sesuai rencana. Jika memang sakitnya kronis dan tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, sebaiknya ada pergantian," pungkasnya. (AHS/**)