KALTIMS.COM - Silaturahmi antara Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, dengan KONI kabupaten/kota se-Kaltim berlangsung hangat. Beberapa KONI kabupaten/kota menyampaikan keluhan terkait Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 yang dianggap membatasi kewenangan KONI.

Ketua KONI Bontang, Jamaluddin, menyampaikan bahwa dana pembinaan atlet belum dicairkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) setempat. Hal ini membuat Bontang terancam tidak bisa mengikuti Porprov VIII di Paser tahun depan.

"Permenpora ini menjadi sumber masalah, karena bertentangan dengan UU di atasnya," ucap Ismil Fatholla, perwakilan KONI Kutai Kartanegara.

Menanggapi hal itu, Marciano Norman menyatakan bahwa Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 memang bertentangan dengan UU yang hirarkinya lebih tinggi. Namun, ia juga berharap persoalan ini tidak dilatari kepentingan lain-lain, terutama yang bersifat politis.

"Bicara olahraga ini kita hanya bicara tentang Merah Putih," tegas Marciano.

Keluhan lain juga disampaikan oleh perwakilan Kutai Timur (Kutim) dan Balikpapan. Mereka berharap bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena justru akan mematikan pembinaan olahraga dan semangat atlet yang sudah berlatih selama ini.

Sementara itu, KONI Kabupaten Paser menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai "permen" yang manis. Mereka telah membaca Permenpora itu dan telah melakukan langkah antisipasi dengan memilih ketua KONI-nya yang menjabat sebagai sekretaris daerah.

Marciano Norman mengakui bahwa kegiatan silaturahmi ini sengaja dilakukan untuk mendengarkan keluhan anggotamya. Ia berharap bahwa kepala daerah bisa dengan bijak melihat pembinaan olahraga bisa berjalan dengan baik dan tidak terpengaruh dengan Permenpora ini.

"Saya berharap kepala daerah bisa dengan bijak melihat pembinaan olahraga bisa berjalan dengan baik. Dan tidak terpengaruh dengan Permenpora ini, kasihan atlet-atlet kita yang sudah berlatih dan berjuang," pungkas Marciano. (RED)

Photo: Dok. KONI Kaltim