KALTIMS.COM - Pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pengembangan Ibu Kota Nusantara, yang akan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2029. Ini menandai pengurangan yang signifikan dari Rp89 triliun yang dialokasikan untuk tahap pertama pada 2022-2024.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan strategi jangka panjang untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sejalan dengan Visi Indonesia 2045. Dengan mengintegrasikan identitas nasional, IKN diharapkan dapat mengalihkan orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat proses transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Dengan anggaran yang telah disetujui, Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik yang lengkap dengan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif.

"Rp48,8 triliun telah disetujui oleh Presiden untuk menyelesaikan pembangunan," kata Basuki Hadimuljono, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara. Anggaran ini akan digunakan untuk melengkapi kompleks legislatif, fasilitas peradilan, dan ekosistem pendukung, serta membuka akses ke kawasan perencanaan kedua Nusantara.

Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola infrastruktur dan fasilitas yang telah rampung di Nusantara. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan termasuk pembangunan jalan, terowongan multiguna, proyek pembangkit listrik tenaga surya, dan lain-lain.

Dengan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan integrasi yang efektif bagi sektor swasta. Sementara itu, sebanyak 27 tower di Nusantara sudah siap diresmikan, berikut rumah dinas menteri. Ini merupakan langkah besar menuju pembangunan Nusantara yang lebih megah dan maju!

Pembangunan Nusantara juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional. Dengan demikian, Nusantara dapat menjadi ibu kota yang modern, maju, dan berkelanjutan. (AHS/**)