Komitmen Tinggi DJPb Kaltim Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Melalui "Spending Better"

KALTIMS.COM - Untuk mewujudkan komitmen dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berdampak nyata pada pembangunan di daerah, khususnya Kalimantan Timur, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kualitas penganggaran dan pola penyerapan belanja yang lebih ideal.

Untuk itu, melalui kegiatan Diseminasi Speending Review Tahun Anggaran 2023, sebanyak 18 Pengelola Keuangan di Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim diundang untuk lebih dekat lagi dalam pendampingan. Kegiatan ini yang dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Kaltim pada Jumat (6/12) pagi.

DJPb sendiri dikenal cukup dinamis sebagai sebuah organisasi, senantiasa melakukan perbaikan dan bertransformasi dalam mengembangkan tugas dan fungsi yang cukup strategis, salah satunya dengan menjadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE).

"Optimalisasi peran RCE menjadi sangat penting dalam mengamplifikasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat di daerah yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Spending Review," kata Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, M Syaibani.

Selain itu disebutkan Syaibani, dengan Spending Review ini penelaahan terhadap kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan, standar, dan norma yang berlaku, yang berfokus terhadap aspek ekonomi bisa berjalan efisien dan efektif. "Tujuannya meningkatkan kualitas penganggaran dan pola penyerapan belanja yang lebih ideal, sehingga mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih baik," kata pria yang telah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya XXX dari Presiden RI itu.

Lulusan Magister Ilmu Ekonomi dan Akuntasi dari Universitas Indonesia ini juga mengatakan kegiatan spending review yang digelar pihaknya ini, hendaknya dapat digunakan untuk mengukur kebermanfaatan proyek pemerintah. "Terutama yang melibatkan banyak sumber daya dan faktor produksi untuk mengetahui manfaat government spending melalui alokasi APBN," sebutnya lagi.

"Diseminasi spending review tahun 2023 ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja anggaran kita, sehingga kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai kesinambungan fiskal," pungkas M Syaibani mengakhiri. [VAN/AHS/*]