KALTIMS.COM-Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa. Disampaikan menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, pidato ini bukan sekadar ritual tahunan, tetapi pernyataan visi dan strategi besar untuk mengarahkan Indonesia menuju kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran sejati.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira dalam keterangan pers yang diterima KALTIMS.COM, Jumat, 15 Agustus 2025.

"Bagi kami di dunia usaha, pidato ini memberikan optimisme baru. Ada tiga pesan besar yang saya tangkap: penguatan jati diri bangsa, keberanian melakukan reformasi struktural, dan komitmen membangun ekonomi berdaulat yang berpihak pada rakyat," ujarnya.

Anggawira mengungkapkan diawal pidatonya, Prabowo memulai pidatonya dengan penghormatan kepada para pendiri bangsa. Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hasil pengorbanan dan perjuangan panjang yang tidak boleh diabaikan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi fondasi kebijakan negara.

Bagi pelaku usaha, kata dia pesan ini relevan. Kemajuan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari rasa kebangsaan. Identitas nasional menjadi penopang agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga keberlanjutan, kemandirian, dan pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pidato Presiden juga menegaskan transisi kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya berjalan damai dan penuh penghormatan. Ini adalah modal besar bagi stabilitas politik dan iklim investasi.

"Dalam konteks global, banyak negara yang ekonominya goyah karena konflik politik internal. Indonesia membuktikan bahwa demokrasi bisa berjalan berdampingan dengan stabilitas. Bagi dunia usaha, ini berarti kepastian hukum, keberlanjutan kebijakan, dan kepercayaan investor akan semakin menguat," paparnya.

Presiden, sambung Anggawira, menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, ini berarti dorongan hilirisasi industri, kemandirian energi, dan pengelolaan sumber daya strategis oleh negara untuk kepentingan rakyat.

"Di HIPMI, kami melihat hal ini sebagai peluang memperluas peran pengusaha nasional. Dengan kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri, peluang investasi akan terbuka lebar, khususnya di sektor manufaktur, energi, dan pangan," tegasnya.

Menurutmya, Pidato kenegaraan ini pada akhirnya adalah ajakan untuk bekerja bersama. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus bersinergi. Tidak ada agenda besar yang bisa diwujudkan tanpa kolaborasi.

"Kita berada di titik sejarah yang istimewa: 80 tahun Indonesia merdeka, 20 tahun menuju Indonesia Emas 2045. Semua visi besar yang disampaikan Presiden Prabowo hanya akan menjadi kenyataan jika seluruh komponen bangsa mengambil peran. Dunia usaha harus hadir sebagai motor penggerak, bukan sekadar penonton," demikian Anggawira.