Sebagai bentuk akselerasi pembangunan infrastruktur utama IKN dan pendukungnya di wilayah Kaltim, disebutkan Kinerja APBN Kalimantan Timur pada tahun 2023 melalui 41 K/L mitra kerja menyentuh angka total mencapai Rp36,29 triliun.

"Dan diketahui serapan belanja secara total mencapai Rp35,39 triliun (97,50 persen) dari total alokasi belanja K/L Kalimantan Timur yang mencapai Rp36,29 triliun. Dimana sebanyak 41,87 persen terkonsentrasi pada bulan Desember," kata M Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur dalam acara Diseminasi Speending Review Tahun Anggaran 2023 di Aula Kanwil DJPb Kaltim pada Jumat (6/12) pagi.

Dalam acara yang juga menghadirkan dua narasumber yakni Rian Hilmawan sebagai local expert dari Universitas Mulawarman dan Yuli Ariyadi selaku Kasi PPA IA Kanwil DJPb Kaltim ini, penyelengara juga mengundang 18 Pengelola Keuangan di Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim ini.

Kegiatan ini diketahui sebagai upaya pembinaan guna membahas kinerja belanda dan permasalahan Utama program terpilih, seperti sektor infrastruktur dan sektor Pendidikan. Diketahui Sektor infrastruktur yang dikelola oleh Kementerian PUPR mendominasi alokasi di Kaltim hingga 78,22 persen atau Rp28,39 triliun, dengan alokasi khusus untuk pembangunan IKN mencapai Rp26,08 triliun atau 91,89 persen dari alokasi sektor infrastruktur.

"Lalu ada Sektor kesehatan yang dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. itu terbagi dalam program Pelayanan Kesehatan dan JKN serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan total alokasi mencapai Rp78,18 miliar. Alokasi pada program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi telah terealisasi hingga 97,62 persen atau Rp76,71 miliar," ujar M Syaibani menerangkan.

Jebolan Universitas Indonesia itu menambahkan sektor pendidikan yang dikelola oleh Kemenag dan Kemen Dikbudristekdikti memiliki 4 (program) dengan total alokasi mencapai Rp1,2 triliun. "Realisasi anggaran pada seluruh program telah mencapai lebih dari 92 persen," urainya lagi.

Untuk itu, sebagai dukungan dalam penajaman reviu efektivitas, Kanwil DJPb Kaltim juga melakukan reviu tematik atas kebermanfaatan output infrastruktur di Kaltim. Diantaranya melalui kajian evaluasi dampak pembangunan bendungan terhadap kualitas air minum di Provinsi Kaltim. Sebab pembangunan bendungan ini berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas air bagi warga di Provinsi Kaltim.

"Menggunakan metode Propensity Score Matching atau kalau disingkat PSM, ditemukan bahwa pembangunan bendungan secara signifikan meningkatkan penyediaan air berkualitas bagi penduduk, yang ditunjukkan dengan Average Treatment Effect on the Treated atau ATT yang positif," urai mantan Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulbar tersebut.

"Tidak hanya melakukan reviu pada tahun anggaran yang telah lalu, kami melaksanakan spending review terhadap alokasi anggaran tahun 2024 diantaranya potensi ruang fiskal pada APBN TA 2024. Reviu ini bertujuan untuk menghitung potensi fiskal atas alokasi tahun berjalan sehingga sejalan dengan salah satu semangat pengelolaan keuangan negara," pungkas peraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX dan Satya Lencana Karya Satya XXX dari Presiden Republik Indonesia itu. [VAN/AHS/*]